Dari Menyontek hingga Penyalahgunaan AI dalam Kegiatan Akademik: Tantangan Membangun Budaya Antikorupsi di Era Digital

Oleh: Kelompok 3 – KEWARGANEGARAAN SS1IF-03-REG-01
Kemajuan teknologi telah mengubah cara mahasiswa belajar, mengerjakan tugas, hingga mengikuti ujian. Kehadiran kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, memahami materi, dan menyelesaikan berbagai pekerjaan akademik. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul pertanyaan penting: apakah kemajuan teknologi juga diikuti oleh peningkatan kejujuran mahasiswa?
Menyontek yang sebelumnya identik dengan catatan kecil atau melihat jawaban teman kini dapat terjadi melalui berbagai perangkat digital. Penggunaan AI untuk mengerjakan tugas tanpa memahami isinya, plagiarisme digital, hingga potensi manipulasi aplikasi ujian menjadi tantangan bagi integritas akademik.
Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran tata tertib kampus, tetapi juga dengan pembentukan karakter mahasiswa sebagai warga negara. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, kejujuran akademik merupakan salah satu bentuk penerapan nilai integritas yang menjadi dasar pembangunan budaya antikorupsi.
Ketika Menyontek Menjadi Kebiasaan
Ketidakjujuran akademik bukan sekadar persoalan dugaan. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa praktik kecurangan masih menjadi tantangan nyata dalam dunia pendidikan tinggi.
Berdasarkan Survei Penilaian Integritas Pendidikan (SPI Pendidikan) 2024, Indeks Integritas Pendidikan pada jenjang perguruan tinggi memperoleh skor 66,15, yang termasuk dalam kategori rentan.
Sejumlah temuan KPK pada jenjang perguruan tinggi dapat dilihat dalam tabel berikut.
| Indikator Ketidakjujuran Akademik | Persentase |
|---|---|
| Menyontek meskipun mengetahui tindakan tersebut tidak baik | 57,87% |
| Meminta orang lain mengerjakan tugas | 51,70% |
| Menyontek ketika melihat teman melakukan tindakan serupa | 51,57% |
| Melakukan plagiarisme meskipun mengetahui tindakan tersebut salah | 44,59% |
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, SPI Pendidikan 2024, jenjang pendidikan tinggi.
Angka tersebut merupakan indikator berdasarkan responden dan metode survei KPK, bukan persentase yang dapat langsung digeneralisasikan kepada seluruh mahasiswa Indonesia.
Meskipun demikian, hasil tersebut menunjukkan adanya persoalan penting: mengetahui bahwa suatu tindakan salah tidak selalu membuat seseorang menghindarinya.
Ketika mahasiswa terbiasa menyontek karena melihat teman melakukan hal yang sama, kecurangan berpotensi dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Jika kebiasaan tersebut dibiarkan, lingkungan akademik dapat kehilangan fungsi pentingnya sebagai tempat pembentukan karakter dan tanggung jawab.
Penyalahgunaan AI: Ketika Tugas Selesai, tetapi Proses Belajar Terabaikan
Kehadiran AI generatif seperti ChatGPT memberikan peluang besar bagi perkembangan pendidikan. Mahasiswa dapat menggunakannya untuk memahami konsep, memperoleh penjelasan alternatif, memeriksa struktur tulisan, dan mengembangkan ide penelitian.
Namun, penggunaan teknologi tersebut juga menghadirkan persoalan baru.
Bayangkan seorang mahasiswa menerima tugas untuk menganalisis suatu permasalahan. Alih-alih membaca referensi, menyusun argumen, dan memahami materi, mahasiswa tersebut menyerahkan seluruh pengerjaan kepada AI, lalu mengumpulkan hasilnya sebagai pekerjaan mandiri tanpa mengikuti ketentuan dosen.
Secara administratif, tugas mungkin terlihat selesai. Namun, tujuan pembelajaran belum tentu tercapai.
Penelitian Pulungan dan rekan-rekan (2025) dalam Jurnal Kajian Akuntansi terhadap 424 respons valid mahasiswa bidang bisnis dan akuntansi di Indonesia menemukan bahwa motivasi, rasionalisasi, dan kemampuan berpengaruh signifikan terhadap niat menyalahgunakan AI untuk kecurangan akademik.
Penelitian lain oleh Salam dan rekan-rekan (2026), yang melibatkan 571 mahasiswa sarjana Indonesia, menemukan bahwa penggunaan ChatGPT dengan tujuan yang jelas berhubungan positif dengan integritas mahasiswa. Sebaliknya, ketergantungan berlebihan terhadap AI memiliki hubungan negatif dengan integritas.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan AI tidak otomatis menunjukkan perilaku tidak jujur. Persoalannya terletak pada tujuan, cara penggunaan, aturan akademik, dan tanggung jawab pengguna.
AI seharusnya menjadi sarana untuk mendukung proses pembelajaran, bukan menggantikan seluruh proses berpikir mahasiswa.
Manipulasi Ujian Digital dan Tantangan Kejujuran
Selain penggunaan AI, sistem ujian berbasis komputer menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga integritas akademik.
Aplikasi ujian digital umumnya dirancang untuk mengatur akses peserta, membatasi aktivitas tertentu, dan menjaga proses penilaian. Akan tetapi, sistem berbasis teknologi tetap memiliki potensi penyalahgunaan.
Salah satu risiko yang perlu diantisipasi adalah tindakan memodifikasi aplikasi atau lingkungan ujian untuk menghindari pembatasan yang ditetapkan penyelenggara.
Tindakan semacam ini dapat menciptakan keuntungan yang tidak adil dibandingkan mahasiswa lain yang mengikuti seluruh ketentuan ujian.
Meski demikian, belum tersedia data nasional terverifikasi yang digunakan dalam kajian ini untuk menunjukkan seberapa sering manipulasi aplikasi ujian terjadi di perguruan tinggi Indonesia. Oleh sebab itu, persoalan ini dibahas sebagai risiko integritas digital yang memerlukan pencegahan, bukan sebagai praktik yang telah terbukti terjadi secara luas.
Pencegahan tidak cukup hanya dengan memperketat sistem teknologi. Perguruan tinggi juga perlu membangun kesadaran bahwa aturan ujian dibuat untuk menjamin keadilan dan mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif.
Apa Hubungannya dengan Budaya Antikorupsi?
Korupsi sering dipahami sebagai penyalahgunaan kewenangan, penerimaan suap, atau perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Kecurangan akademik tentu tidak dapat langsung disamakan dengan tindak pidana korupsi. Keduanya memiliki konteks dan konsekuensi hukum yang berbeda.
Namun, terdapat nilai etis yang berkaitan, terutama kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan penghormatan terhadap aturan.
Mahasiswa yang menyontek memperoleh keuntungan akademik melalui cara yang tidak sesuai ketentuan. Mahasiswa yang menyerahkan tugas hasil pekerjaan pihak lain sebagai karya pribadi juga menyembunyikan proses yang sebenarnya terjadi.
Perilaku tersebut bertentangan dengan nilai integritas yang perlu ditanamkan melalui pendidikan antikorupsi.
KPK memperkenalkan sembilan nilai antikorupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.
Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan kampus melalui tindakan sederhana, seperti mengerjakan ujian sesuai kemampuan, mengakui penggunaan bantuan AI, mencantumkan referensi, serta menolak ajakan melakukan kecurangan.
Dalam perspektif Pancasila, kejujuran akademik juga berkaitan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial. Setiap mahasiswa berhak memperoleh penilaian yang adil berdasarkan kompetensinya, tanpa dirugikan oleh praktik kecurangan.
Penguatan integritas akademik turut sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 16, khususnya target 16.5 mengenai pengurangan korupsi dan penyuapan serta target 16.6 tentang pembangunan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan.
Gerakan Integritas Akademik Digital: Solusi yang Dapat Dimulai dari Kampus
Menghadapi perubahan teknologi, perguruan tinggi tidak cukup hanya menerapkan larangan penggunaan AI atau memperketat pengawasan ujian. Diperlukan pendekatan yang menggabungkan pendidikan karakter, pemahaman teknologi, dan tata kelola akademik.
Sebagai usulan, dikembangkan konsep Gerakan Integritas Akademik Digital (GIAD) yang berfokus pada transparansi, peningkatan pemahaman, keamanan ujian, dan edukasi antikorupsi.
| Program GIAD | Bentuk Pelaksanaan | Tujuan |
|---|---|---|
| Transparansi penggunaan AI | Mahasiswa menyatakan alat AI yang digunakan, tujuan, dan bagian tugas yang dibantu AI sesuai ketentuan dosen. | Meningkatkan kejujuran dan tanggung jawab akademik. |
| Verifikasi pemahaman mahasiswa | Dosen menerapkan presentasi atau tanya jawab singkat mengenai tugas yang dikumpulkan. | Memastikan mahasiswa memahami materi dan hasil pekerjaannya. |
| Penguatan integritas ujian digital | Evaluasi keamanan aplikasi ujian, sosialisasi aturan, serta penanganan dugaan pelanggaran secara adil. | Mengurangi peluang manipulasi dan menjaga keadilan penilaian. |
| Kampanye budaya antikorupsi | Publikasi artikel, poster infografis, diskusi, dan edukasi mengenai integritas digital. | Membangun kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya kejujuran akademik. |
Program transparansi penggunaan AI bertujuan mendorong mahasiswa menggunakan teknologi secara bertanggung jawab tanpa melarang seluruh bentuk bantuan AI. Mahasiswa tetap berkewajiban memahami isi tugas, memeriksa kebenaran informasi, serta mengikuti ketentuan yang ditetapkan dosen.
Sementara itu, verifikasi pemahaman dapat membantu dosen menilai proses berpikir dan penguasaan materi mahasiswa. Langkah ini penting karena hasil tulisan yang baik tidak selalu mencerminkan kemampuan seseorang menjelaskan isi pekerjaannya.
Pada pelaksanaan ujian digital, sistem keamanan juga perlu disertai mekanisme pengawasan yang proporsional. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan bukti dan prosedur yang jelas dengan tetap memperhatikan privasi serta hak mahasiswa.
Kampanye budaya antikorupsi menjadi bagian penting karena perubahan perilaku tidak dapat hanya mengandalkan sanksi. Edukasi yang konsisten dapat membantu mahasiswa memahami alasan kejujuran akademik perlu dipertahankan meskipun terdapat kesempatan melakukan kecurangan.
GIAD merupakan usulan program berdasarkan kajian literatur, bukan program yang telah diuji efektivitasnya. Implementasi dan evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui dampaknya terhadap perilaku mahasiswa.
Membangun Budaya Antikorupsi Dimulai dari Diri Sendiri
Teknologi akan terus berkembang dan menghadirkan cara baru dalam belajar maupun bekerja. Perubahan tersebut menuntut mahasiswa untuk memiliki kemampuan digital sekaligus tanggung jawab moral dalam menggunakannya.
Kampus tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperoleh gelar, tetapi juga sebagai lingkungan pembentukan karakter calon tenaga profesional dan warga negara.
Membangun budaya antikorupsi dapat dimulai dari keputusan sehari-hari: tidak menyontek meskipun memiliki kesempatan, mengerjakan tugas dengan bertanggung jawab, menggunakan AI secara transparan, dan menghormati aturan yang berlaku.
Pada akhirnya, kemajuan pendidikan tidak cukup diukur melalui kecanggihan teknologi atau tingginya nilai akademik. Keberhasilannya juga perlu tercermin pada kemampuan mahasiswa untuk mempertahankan kejujuran ketika menghadapi kesempatan melakukan kecurangan.
Budaya antikorupsi bukan hanya persoalan menolak korupsi dalam kehidupan bernegara, tetapi juga membiasakan integritas sejak kehidupan akademik.
Referensi
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024, Jenjang Pendidikan Tinggi. https://aclc.kpk.go.id/pendidikan/spipendidikan/hasil/2024?level=dikti
- Pulungan, A. H., dkk. (2025). Examining the Determinants of AI Misuse Among Students in Indonesia: An Analysis Through the Fraud Diamond Framework. Jurnal Kajian Akuntansi, 9(1), 136-161. https://doi.org/10.33603/jka.v9i1.10442
- Salam, F. N. D., dkk. (2026). How ChatGPT Usage and AI Over-Reliance Influence Student Integrity: The Moderating Role of Academic Misconduct. Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, 11(2), 627-638. https://doi.org/10.24042/tadris.v11i2.29449
- Miao, F., & Holmes, W. (2023). Guidance for Generative AI in Education and Research. UNESCO. https://doi.org/10.54675/EWZM9535
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). Memahami 9 Nilai Prinsip Antikorupsi. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220517-memahami-9-nilai-prinsip-antikorupsi
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. https://sdgs.un.org/2030agenda

